Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

 

  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat;
    Sekretariat terdiri dari :
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Perekonomian, SDA, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;
    Bidang Perekonomian, SDA, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur terdiri dari :
    1. Subbidang Perekonomian;
    2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
    3. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur.
  4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
    Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
    1. Subbidang Sosial Budaya;
    2. Subbidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    3. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
  5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
    Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
    1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Subbidang Data dan Informasi; dan
    3. Subbidang Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan.
  6. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
    1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
    2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
    3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 
TUGAS DAN KEWAJIBAN, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
JABATAN-JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. Kepala Badan:

Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian, SDA, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;
  2. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  3. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  4. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelakasanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan;
  5. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
  6. pelaksanaan administrasi Badan; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  2. merumuskan program kerja sesuai Renstra Badan;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
  4. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  5. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
  6. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
  7. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
  8. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
  9. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
  10. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, pengembangan wilayah dan infrastruktur, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
  11. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;
  13. menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Badan;
  14. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
  15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Dinas:

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian, program dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan di bidang program;
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang keuangan;
  3. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang umum dan kepegawaian;
  4. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. mengoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  2. mengoordinasikan dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
  4. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  5. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaa, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  6. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  8. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
  9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B.a) Kepala Subbagian Program

Tugas dan Kewajiban memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang program;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang program; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. melakukan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
  3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  4. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  5. melakukan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  6. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  7. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  8. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjaan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  9. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  10. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  11. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  12. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B.b) Kepala Subbagian Keuangan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan penghimpunan bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  5. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  6. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
  7. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
  8. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
  9. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
  10. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan ;
  11. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
  12. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
  13. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
  14. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
  15. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaaan;
  16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  17. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B.c) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Kewajiban memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
  3. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  5. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  6. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
  7. melakukan penataan dan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
  8. melakukan persiapan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
  9. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
  10. melakukan koordinasikan dan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
  11. melakukan penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
  12. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
  13. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
  14. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
  15. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
  16. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
  17. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
  18. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi : usul kenaikan pangkat; perpindahan; pensiun; penilaian pelaksanaan pekerjaan; kenaikan gaji berkala; cuti; izin; masa kerja; peralihan status; dan layanan administrasi kepegawaian lainnya.
  19. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
  20. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
  21. melakukan pengembangan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
  22. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan;
  23. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur:

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan, menyusun, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbidang Perekonomian;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  3. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  8. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  9. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  10. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RPJMD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  11. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  12. mengoordinasikan penyusunan Rancangan KUA PPAS bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  13. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKA bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  14. mengoordinasikan penyusunan Rancangan DPA bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  15. melaksanakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  16. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  17. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJMD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  18. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RKPD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  19. mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  20. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  21. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  22. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  23. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  24. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  25. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan sumber daya alam dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C.a) Kepala Subbidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Subbidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  7. merancang penyusunan Rancangan RPJMD urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  8. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  9. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  10. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  11. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  12. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  13. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  14. menyiapkan pelaksanaan musrembang RPJMD urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  15. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  16. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  17. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  18. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan Propinsi dan Kementerian/Lembaga;
  19. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada satuan kerja perangkat daerah urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  20. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  21. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  22. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  23. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C.b) Kepala Subbidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. merancang penyusunan Rancangan RPJMD urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  15. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  16. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  17. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  18. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  19. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  20. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  21. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  22. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  23. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C.c) Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Pangan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  7. merancang penyusunan Rancangan RPJMD urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  8. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  9. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  10. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  11. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  12. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  13. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  14. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  15. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  16. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  17. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  18. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  19. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  20. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  21. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  22. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  23. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan, menyusun, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kepegawaian, sekretariat daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;
  8. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;
  9. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD bidang Sosial dan Budaya;
  10. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RPJMD bidang Sosial dan Budaya;
  11. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD bidang Sosial dan Budaya;
  12. mengoordinasikan penyusunan Rancangan KUA PPAS bidang Sosial dan Budaya;
  13. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKA bidang Sosial dan Budaya;
  14. mengoordinasikan penyusunan Rancangan DPA bidang Sosial dan Budaya;
  15. melaksanakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Sosial dan Budaya;
  16. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD bidang Sosial dan Budaya;
  17. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJMD bidang Sosial dan Budaya;
  18. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RKPD bidang Sosial dan Budaya;
  19. mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bidang Sosial dan Budaya;
  20. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya;
  21. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  22. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
  23. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;
  24. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;
  25. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D.a) Kepala Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  7. merancang penyusunan Rancangan RPJMD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  8. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  9. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  10. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  11. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  12. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  13. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  14. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  15. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  16. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bdang urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  18. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  19. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  20. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  21. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  22. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  23. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D.b) Kepala Subbidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  7. merancang penyusunan Rancangan RPJMD urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  8. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  9. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  10. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  11. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  12. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  13. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  14. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  15. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  16. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  17. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  18. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  19. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  20. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  21. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  22. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  23. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D.c) Kepala Subbidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan  Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian, sekretariat Daerah dan sekretariat dewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian, sekretariat Daerah dan sekretariat dewan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian, sekretariat Daerah dan sekretariat dewan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian, sekretariat Daerah dan sekretariat dewan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian, sekretariat Daerah dan sekretariat dewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. merancang penyusunan Rancangan RPJMD urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  8. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  9. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  10. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  11. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  12. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  13. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  14. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  15. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  16. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bidang urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  17. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  18. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  19. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  20. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  21. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan  Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  22. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  23. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dan memberikan       saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan, menyusun, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  3. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbidang Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  8. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; ;
  9. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  10. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  11. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  12. mengoordinasikan penyusunan Rancangan KUA PPAS bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  13. mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKA bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  14. mengoordinasikan penyusunan Rancangan DPA bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  15. melaksanakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  16. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  17. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  18. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  19. mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  20. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  21. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  22. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  23. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  24. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  25. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E.a) Kepala Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  7. merancang penyusunan Rancangan RPJMD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  8. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  9. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  10. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  11. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  12. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  13. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  14. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  15. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  16. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  17. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  18. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  19. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  20. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  21. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  22. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  23. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E.b) Kepala Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  7. merancang penyusunan Rancangan RPJMD urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  8. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  9. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  10. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  11. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  12. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  13. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  14. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  15. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  16. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bidang urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  17. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  18. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  19. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  20. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  21. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  22. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  23. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E.c) Kepala Subbidang Komunikasi, Informatika dan Kecamatan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang komunikasi, informatika dan kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan kecamatan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika dan kecamatan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika dan kecamatan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan komunikasi, informatika dan kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  7. merancang penyusunan Rancangan RPJMD urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  8. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  9. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  10. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  11. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  12. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  13. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  14. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  15. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  16. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bidang urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  17. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  18. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
  19. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  20. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  21. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  22. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  23. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Komunikasi, Informatika dan Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

F. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;
  2. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerja sama Bidang Sosial Budaya;
  3. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis kebijakan pada aspek ekonomi dan Sumber Daya Alam. Sosial budaya, Infrastruktur & Pengembangan Wilayah;
  8. melaksanakan penyusunan perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
  9. memberikan fasilitasi rekomendasi/izin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  10. melaksanakan penyusunan rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan data dan informasi litbang;
  11. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama ;
  12. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
  13. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

F.a) Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerja sama Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur; .
  7. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;
  9. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;
  10. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;
  11. menyiapkan bahan peyajian data dan informasi di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;
  12. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian  di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;
  13. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerja sama Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

F.b) Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerja sama Bidang Sosial Budaya

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan i bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;
  7. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;
  9. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;
  10. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;
  11. menyiapkan bahan peyajian data dan informasi di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;
  12. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian  di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;
  13. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerja sama Bidang Sosial Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

F.c) Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang monitoringdan evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di monitoring dan evaluasi dan pelaporan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang monitoringdan evaluasi dan pelaporan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang monitoringdan evaluasi dan pelaporan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. mempersiapkan dan mengolah bahan yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah;
  7. mempersiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
  8. mempersiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  9. melakukan penyusunan konsep perencanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang akan dijadikan dasar untuk keperluan perencanaan pembangunan selanjutnya;
  10. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
  11. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  12. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di wilayah kerjanya masing – masing.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial dan Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai keahlian.

Kontak

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0474 321419
  Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili

Kunjungi Sosial Media